Korupsi dan Dampak terhadap Perekonomian Indonesia

Era reformasi sudah berjalan lebih dari satu dekade terakhir, setelah terjadi demonstrasi besar-besaran diseluruh indonesia terutama di ibu kota Jakarta. Tujuannya menuntut pemerintahan orde baru (orba) yang sudah berkuasa selama 32 tahun lamanya tidak bisa mengatasi stabilitas negara yang kian terpuruk dimasa itu, salah satunya terjadinya krisis moneter, terjadinya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dimana-mana, kemiskinan merajalela, tidak adanya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan segala bentuk kejanggalan dan ketidakadilan lainnya.
Kembali lagi ke topik awal, tibalah di penghujung tahun 2011  masyarakat indonesia sudah sangat berbeda bila dibandingkan dengan era orde baru, tetapi ada hal besar yang belum terlihat ada perubahan sama sekali yaitu perilaku korupsi yang hampir terjadi di semua lini kehidupan, baik di tingkat paling atas hingga level paling bawah seperti korupsi dalam rumah tangga-ketidakjujuran antara suami dan istri dalam hal finansial , ketua RT/RW, Lurah, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur, DPR, Kepolisian, dan berbagai pejabat publik lainnya.
Hampir lupa dah sama topik awal, definisi korupsi itu menurut saya buram, ini dalam konteks negara indonesia। Mengapa demikian? Kan itu menuru saya॥ sebab korupsi mau dibilang kejahatan luar biasa, memperkaya diri , dan lain sebagainya, tapi kok masih ada yang melakukan korupsi. Ok pendapat saya diatas tidak termasuk dalam definisi korupsi yang sesungguhnya karena bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti China, Jepang, Malysia, Singapura dan lain-lain. Korupsi adalah sebuah tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang tidak bisa diampuni, kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan uang negara, dan sebagainya. Saya beri contoh saja mantan perdana menteri jepang, ketika terindikasi –belum menjadi tersangka/terdakwa-beliau sudah mengundurkan diri terlebih dahulu dari kursi panas kementeriannya karena beliau malu, dan itu perbuatan yang sangat biadab dan membunuh masyarakat secara pelan-pelan.
Dilihat dalam konteks secara keseluruhan, ada beberapa dampak korupsi bagi perekonomian Indonesia :

1. Lesunya Perekonomian : 1. Lesunya Perekonomian Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi Korupsi merintangi akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas Korupsi memperlemah aktivitas ekonomi, memunculkan inefisiensi, dan nepotisme Korupsi menyebabkan lumpuhnya keuangan atau ekonomi suatu negara Meluasnya praktek korupsi di suatu negara mengakibatkan berkurangnya dukungan negara donor, karena korupsi menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing

2. Meningkatnya Kemiskinan : 2. Meningkatnya Kemiskinan Efek penghancuran yang hebat terhadap orang miskin: Dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin Dampak tidak langsung terhadap orang miskin Dua kategori penduduk miskin di Indonesia: Kemiskinan kronis (chronic poverty) Kemiskinan sementara (transient poverty) Empat risiko tinggi korupsi: Ongkos finansial (financial costs) Modal manusia (human capital) Kehancuran moral(moral decay) Hancurnya modal sosial (loss of capital social)

3. Tingginya angka kriminalitas : 3. Tingginya angka kriminalitas Korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika agka korusi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement juga meningkat. Dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain.

3. Tingginya angka kriminalitas (lanjutan) : 3. Tingginya angka kriminalitas (lanjutan) Idealnya, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (marginal detterence). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadahi (sufficient). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Kesejahteraan yang memadahi mengandung arti bahwa kejahatan tidak terjadi oleh karena kesulitan ekonomi.

4. Demoralisasi : 4. Demoralisasi Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah dalam penglihatan masyarakat umum akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Jika pemerintah justru memakmurkan praktik korupsi, maka lenyap pula unsur hormat dan trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah. Praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan warga masyarakat. Menurut Bank Dunia, korupsi merupakan ancaman dan duri bagi pembangunan. Korupsi mengabaikan aturan hukum dan juga menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Lembaga internasional menolak mebantu negara-negara korup. Sun Yan Said: korupsi menimbulkan demoralisasi, keresahan sosial, dan keterasingan politik.

5. Kehancuran birokrasi : 5. Kehancuran birokrasi Birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang behubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi melemahkan birokrasi sebagai tulang punggung negara. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh de dalam birokrasi. Korupsi dalam birokrasi dapat dikategorikan dalam dua kecenderungan umum: yang menjangkiti masyarakat dan yang dilakukan di kalangan mereka sendiri. Transparency International membagi kegiatan korupsi di sektor publik ke dalam dua jenis, yaitu korupsi administratif dan korupsi politik.

5. Kehancuran birokrasi (lanjutan) : 5. Kehancuran birokrasi (lanjutan) Menurut Indria Samego, korupsi menimbulkan empat kerusakan di tubuh birokrasi militer Indonesia: Secara formal, material anggaran pemerintah untuk menopang kebutuhan angkatan bersenjata sangat terbatas, padahal pada kenyataannya, TNI memiliki sumber dana lain di luar APBN. Perilaku bisnis perwira militer dan kolusi yang mereka lakukan dengan pengusaha menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat dan prajurit secara keseluruhan. Orientasi komersial pada sebagian perwira militer pada gilirannya juga menimbulkan rasa iri hati perwira militer lain yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Orientasi komersial akan semakin melunturkan semangat profesionalisme militer pada sebagian perwira militer yang mengenyam kenikmatan berbisnis, baik atas nama angkatan bersenjata maupun atas nama pribadi.

6. Terganggunya Sistem Politik dan Fungsi Pemerintahan : 6। Terganggunya Sistem Politik dan Fungsi Pemerintahan Dampak negatif terhadap suatu sistem politik : Korupsi Mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku। Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi. Contohnya : lembaga tinggi DPR yang sudah mulai kehilangan kepercayaan dari Masyarakat Lembaga Politik diperalat untuk menopang terwujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kelompok.

sumber www.wiziq.com